FokusTotabuan, Bolsel – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kamis (17/9/2026), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait untuk membahas persoalan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
RDP yang berlangsung di ruang pembahasan DPRD tersebut membahas dua agenda utama, yakni ketidaksesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mekanisme penjaminan dan pengklaiman biaya perawatan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Pada agenda pertama, Komisi III bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial membahas pentingnya akurasi dan validitas data desil sebagai dasar penentuan sasaran program perlindungan sosial. Komisi III mendorong verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
Sementara itu, pada agenda kedua, Komisi III menghadirkan Satuan Lalu Lintas Polres Bolsel, BPJS, Jasa Raharja, RSUD Bolsel dan Dinas Kesehatan. Pembahasan difokuskan pada kejelasan mekanisme penjaminan biaya perawatan serta tahapan administrasi dan pengajuan klaim bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas.
Komisi III menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak mengalami kendala dalam mengakses pelayanan maupun mengurus administrasi.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Bolsel berharap setiap persoalan yang dibahas dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi. Langkah ini menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bolsel. (infotorial)
