FokusTotabuan.com, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi catatan membanggakan bagi daerah berjuluk Negeri Seribu Pesona itu. Di tengah berbagai tantangan pengelolaan anggaran daerah, Bolsel mampu mempertahankan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah selama lebih dari satu dekade tanpa terputus.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, usai menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, Jumat (29/5/2026).
Menurut Arifin, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Raihan tersebut merupakan hasil dari konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Opini WTP ke-12 kali secara berturut-turut ini menjadi bukti bahwa Pemkab Bolsel terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan bertanggung jawab,” ujar Arifin.
Ia menilai pencapaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi bagi pemerintah daerah, tetapi juga merupakan kebanggaan seluruh masyarakat Bolsel. Sebab, opini WTP mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara profesional dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Lebih lanjut, Arifin juga menyampaikan penghargaan kepada BPK RI yang selama ini aktif melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan berbagai rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dari tahun ke tahun.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Ada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran,” katanya.
Sementara itu, opini WTP sendiri merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK RI kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Bolsel Iskandar Kamaru.
Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemkab Bolsel berhasil mempertahankan tradisi positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. (infotorial)
