FokusTotabuan, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia sekaligus penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, tersebut dihadiri langsung Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolsel Ir. Ariffin Olii dan turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, pimpinan perangkat daerah, para camat, sangadi, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden RI menyampaikan sejumlah arah kebijakan strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui keberpihakan terhadap rakyat, disiplin fiskal, penguatan pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi, peningkatan penerimaan negara, serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga percepatan penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 sebesar 6 persen dengan tingkat inflasi sekitar 2,5 persen.
Bupati Iskandar Kamaru mengatakan, arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan agenda pembangunan di Bolsel.
“Pidato Presiden memberikan arah yang jelas bagi daerah. Kami akan terus menyelaraskan pembangunan Bolsel dengan prioritas nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” ujar Iskandar.
Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah pusat perlu diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang semakin baik, dan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati.
Keikutsertaan Pemkab dan DPRD Bolsel dalam rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional.
